Sikap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang membela Marsekal Madya TNI Rio Mendung Thalib yang menjadi Komisaris di PT Sarwahita Group Managemen (SGM) menuai kritik. “Pembelaaan itu salah kaprah,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti di Jakarta, Ahad 10 April 2011.

Kasus ini bermula dari pengakuan Direktur Utama PT Sarwahita Group Management Andrea Peresthu yang membenarkan Wakil Gubernur Lemhanas, Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb sebagai Komisaris Utama di perusahaan itu. PT Sarwahita adalah salah satu perusahaan yang sahamnya pernah dipegang Malinda Danuardja alias Inong Malinda.

Rio, menurut Andree, didaulat karena memiliki gagasan dan jaringan yang luas. Di perusahaan itu, Rio juga disebut memiliki 20 persen saham.

PT Sarwahita sendiri mulai mendapat sorotan setelah polisi mengusut dugaan penggelapan dana nasabah Citibank yang dilakukan Malinda Dee. Mantan Relation Manager Citibank itu diduga mengangsir sebagian dana nasabah ke perusahaan tersebut.

Rio Mendung Thalieb sendiri mengakui dirinya sebagai Komisaris. Meski begitu, Rio tidak secara tegas perannya dalam perusahaan itu. Termasuk memiliki saham. Secara pribadi, katanya, ia hanya dimintai menjadi penasehat atau ide dan pemikiran berdasarkan ilmu yang dikuasainya.

Dalam penjelasannya, Sabtu 9 April 2011 di sela-sela Ulang Tahun TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Panglima TNi Laksamana Agus Suhartono menegaskan bergabungnya Marsekal Madya TNI Rio Mendung Thalieb menjadi Komisaris perusahaan itu bukan merupakan pelanggaran. TNI memang memberikan kesempatan kepada anggotanya yang sebentar lagi pensiun untuk mempersiapkan masa pensiunnya.

“Perlu diketahui, Pak Rio Mendung akan mengakhiri tugasnya. Dalam peraturan, sebelum mengakhiri tugas beliau ini boleh menjajaki perwsiapan masa tugas. Nah itu yang dilakukan, jadi tidak ada yang dilanggar” kata Panglima TNI.

Menurut Poengky, penjelasan panglima itu bertentangan dengan ketentuan yang melarang setiap anggota TNI-Polri terlibat dalam praktek bisnis. “Sikap permisif seperti itu justru akan mengaburkan tugas dan fungsi TNI,” katanya.